Labels

Serikat Pekerja Mandiri PT. Indorama Polyester Industries Indonesia Periode Kepengurusan Tahun 2013~2015 "Berani, Tegas dan Pantang Menyerah!"
Diberdayakan oleh Blogger.

Rapat Internal SPM

Rapat internal SPM dilaksanakan di rumah Bpk. Hari Setiawan dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama

Serah Terima Kepengurusan SPM

Acara serah terima dilanjutkan dengan buka bersama di Saung Endah Johar Karawang

Perpisahan Karyawan

Makan sop rame-rame di rumah makan area Dormitory

Karang Bolong Banten

Tour keluarga ba'da lebaran

Karang Bolong Banten

Pantai nan biru, angin bertiup kencang dan ombak menari riang

Karang Bolong Banten

Apapun alasannya pantai ini sungguh menarik untuk dikunjungi

Meeting Gabungan SPM & FSPEK KASBI

Dari kiri ke kanan: Purjianto, Lukman Nul Hakim & Zakaria

Meeting Gabungan SPM & FSPEK KASBI

Dari kiri ke kanan: Dede Enwar, Arief Rahman, Dadang Suhendar & Syahdirman Haris

Ketua SPM PT. IPII (Bpk. Benih)

Bagaimanapun kami tetap menolak keputusan sepihak pengusaha

Wakil Ketua SPM PT. IPII (Bpk. Syahdirman Haris)

Bagaimanapun kami tetap menolak keputusan sepihak pengusaha

Pengarahan Ketua SPM

Ketua sedang merundingkan bersama anggota serikat mengenai hasil akhir dari kesepakatan negoisasi insentif lebaran

Anggota SPM (Daily)

Anggota SPM (Daily) tampak serius menyimak pemaparan mengenai hasil sementara negoisasi insentif lebaran

Anggota SPM (Shift)

Anggota SPM (Shift) tampak serius menyimak pemaparan mengenai hasil sementara negoisasi insentif lebaran

Anggota SPM (Shift)

Karyawan Shift merupakan ujung tombak dalam hal keputusan akhir dari hasil negoisasi insentif lebaran

Briefing Gabungan SPM & FSPEK KASBI

Pemantapan menuju hasil negoisasi insentif lebaran yang masih belum mencapai kata mufakat dan anggota tetap solid menanti keputusan akhir

Briefing Gabungan SPM & FSPEK KASBI

Bpk. Dede Enwar sedang memberikan pengarahan-pengarahan terkait negoisasi insentif lebaran yang sedang berlangsung

Tetap Solid dan Pantang Menyerah

Tampak anggota serikat tetap solid menanti hasil perundingan walau cuaca di luar saat itu cukup panas

Bpk. Benih Bersama Team PSFEK KASBI

Sedang memberikan informasi terkait hasil kesepakatan negoisasi insentif lebaran dan tampak semua anggota serikat merasa senang

Bursa Kerja Karawang 2013

Acara Pameran Bursa Kerja Karawang Tgl. 28~29 Agustus 2013 Tempat Aula Husni Hamid Pemda Karawang

Agenda Pengukuhan dan Konsolidasi JarKom SPM PT. IPII

Jum'at, 25 Oktober 2013 tempat rumah Bpk. Ahmad Safei (KoorBid. Informasi) Dari kiri ke kanan Bpk. Dwi Aprianto, Bpk. Sandi Rosandi, Bpk. Dedi Rosadi, Bpk. Taofik

Agenda Pengukuhan dan Konsolidasi JarKom SPM PT. IPII

Jum'at, 25 Oktober 2013 tempat rumah Bpk. Ahmad Safei (KoorBid. Informasi) Dari kiri ke kanan Bpk. Purjianto, Bpk. Dadang Suhendar, Bpk. Benih

Agenda Pengukuhan dan Konsolidasi JarKom SPM PT. IPII

Jum'at, 25 Oktober 2013 tempat rumah Bpk. Ahmad Safei (KoorBid. Informasi) Dari kiri ke kanan Bpk. Agung (Mentor), Bpk. R.A. Irawan, Bpk. Anda. S, Bpk. Tarsum, Bpk. Dodi J.M.

Agenda Pengukuhan dan Konsolidasi JarKom SPM PT. IPII

Jum'at, 25 Oktober 2013 tempat rumah Bpk. Ahmad Safei (KoorBid. Informasi) Dari kiri ke kanan Bpk. Asep Rosdiana, Bpk. Iip Permana

Serah Terima SK Ketua kepada Panglima JarKom

Jum'at, 25 Oktober 2013 tempat rumah Bpk. Ahmad Safei (KoorBid. Informasi) Bpk. Benih (Ketua SPM) menyerahkan Surat Keputusan kepada Panglima JarKom (Bpk. Taofik)

Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Bandung

Team Advokasi SPM PT. IPII yang diwakili oleh Bpk. Benih dan Bpk. Achmad Saefurrahman, S.H.

Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Bandung

Team Advokasi SPM PT. IPII yang diwakili oleh Bpk. Benih dan Bpk. Achmad Saefurrahman, S.H.

Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Bandung

Bpk. Hari Setiawan dihadirkan sebagai saksi atas penggugat Bpk. Roni Raharto dan Bpk. Usi Rusamsi

Aksi Mogok Nasional Menuntut Kenaikan UMK 50 Persen

Semua pengurus dan anggota SPM PT. IPII tetap eksis disetiap perjuangan yang dilakukan oleh Serikat Buruh yang ada di Karawang

Aksi Mogok Nasional Menuntut Kenaikan UMK 50 Persen

Walaupun cuaca saat itu sangat terik, namun semua anggota tetap fight dalam mengusung rasa solidaritas yang tinggi

Aksi Mogok Nasional Menuntut Kenaikan UMK 50 Persen

Anggota beserta JarKom SPM PT. IPII bersiap-siap untuk melakukan konvoi dan konsolidasi di dalam kawasan

Team Advokat SPM PT. IPII

Team advokat Serikat Pekerja Mandiri PT. IPII bersama Advokat PPMI Kab. Karawang

Ruang Sidang PHI pada PN Bandung

Serikat Pekerja Mandiri PT. IPII menghadiri acara putusan Ketua Majelis Hakim PHI pada PN Bandung

Ruang Sidang PHI pada PN Bandung

Serikat Pekerja Mandiri PT. IPII menghadiri acara putusan Ketua Majelis Hakim PHI pada PN Bandung

Ruang Sidang PHI pada PN Bandung

Utusan Serikat Pekerja Mandiri PT. IPII menghadiri acara putusan Ketua Majelis Hakim PHI pada PN Bandung

Selepas Sidang PHI pada PN Bandung

Pengurus SPM dan Penggugat melepaskan rasa jenuh dan lelah dengan berpose di depan gedung Sate Bandung

Selepas Sidang PHI pada PN Bandung

Pengurus SPM dan Penggugat melepaskan rasa jenuh dan lelah dengan berpose di depan gedung Sate Bandung

Selepas Sidang PHI pada PN Bandung

Pengurus SPM dan Penggugat melepaskan rasa jenuh dan lelah dengan berpose di depan gedung Sate Bandung

Mediasi MokJa SPM dengan DisNaKerTrans Kab. Karawang

Pengurus SPM bersama Team Mediasi dari DisNaKerTrans Kab. Karawang

Mediasi MokJa SPM, Plant Manager dan DisNaKerTrans Kab. Karawang

Pengurus SPM bersama Plant Manager dan Team Mediasi dari DisNaKerTrans Kab. Karawang

Briefing MoKer Terkait Kenaikan Upah 2014

Gabungan SPM dengan FSPEK-KASBI siap MoKer dan UnRas tanggal 16 April s/d 15 Mei 2014

Briefing MoKer Terkait Kenaikan Upah 2014

Gabungan SPM dengan FSPEK-KASBI siap MoKer dan UnRas tanggal 16 April s/d 15 Mei 2014

Briefing MoKer Terkait Kenaikan Upah 2014

Gabungan SPM dengan FSPEK-KASBI siap MoKer dan UnRas tanggal 16 April s/d 15 Mei 2014

Briefing MoKer Terkait Kenaikan Upah 2014

Gabungan SPM dengan FSPEK-KASBI siap MoKer dan UnRas tanggal 16 April s/d 15 Mei 2014

RaKor Pembentukan Perangkat Aksi SPM bersama FSPEK-KASBI

Gabungan SPM dengan FSPEK-KASBI siap MoKer dan UnRas tanggal 16 April s/d 15 Mei 2014

RaKor Pembentukan Perangkat Aksi SPM bersama FSPEK-KASBI

Gabungan SPM dengan FSPEK-KASBI siap MoKer dan UnRas tanggal 16 April s/d 15 Mei 2014

RaKor Pembentukan Perangkat Aksi SPM bersama FSPEK-KASBI

Gabungan SPM dengan FSPEK-KASBI siap MoKer dan UnRas tanggal 16 April s/d 15 Mei 2014

RaKor Pembentukan Perangkat Aksi SPM bersama FSPEK-KASBI

Gabungan SPM dengan FSPEK-KASBI siap MoKer dan UnRas tanggal 16 April s/d 15 Mei 2014

Rabu, 28 Mei 2014

KSPI: Prabowo sudah teken 10 tuntutan buruh

Sumber Photo: http://m.liputan6.com/

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa calon presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani 10 tuntutan buruh yang mereka ajukan pada 1 Mei ketika memperingati hari buruh internasional, May Day. 

Said ketika dihubungi di Jakarta sebelum terbang ke Jerman, Jumat, mengatakan calon presiden dari Partai Gerindra itu sudah menandatangani 10 tuntutan buruh, artinya, Prabowo setuju dan akan mengupayakan agar 10 tuntutan tersebut terwujud jika dia menjadi Presiden. 

Penandatangan dilakukan di suatu tempat di Jakarta dengan disaksikan sejumlah aktivis buruh dan elemen masyarakat lainnya serta Tim Pemenang Pemilu Presiden, Prabowo.

Sebelumnya, KSPI dan elemen masyarakat lain mengundang Prabowo untuk menghadiri peringatan May Day di Gelora Bung Karno. Prabowo adalah satu-satunya capres yang hadir pada peringatan tersebut. 

Said menjelaskan bahwa 10 tuntutan tersebut adalah upaya buruh dan elemen masyarakat lain untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. "Selama ini pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh golongan menengah atas saja, sementara buruh dan kelompok marjinal lainnya tidak menikmatinya," kata Said.

Dia ingin agar pertumbuhan ekonomi itu juga dinikmati merata hingga ke kelompok menengah ke bawah. "10 tuntutan itu memperkecil jurang pemisah antara kesejahteraan pengusaha dan golongan menengah dengan buruh dan kelompok marjinal lainnya," kata Said.

Berikut, 10 tuntutan KSPI tersebut:
1. Naikkan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan revisi kebutuhan hidup layak menjadi 84 Item.
2. Tolak Penangguhan Upah Minimum
3. Jalankan Jaminan Pensiun Wajib bagi buruh pada Juli 2015.
4. Jalankan Jaminan Kesehatan seluruh rakyat dengan cara cabut permenkes No.69/2013 tentang tarif, ganti INA CBGs dengan "fee for service", audit BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. INA-CBG adalah singkatan dari Indonesia Case Base Groups yaitu sebuah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah. 
5. Hapus tenaga alih daya (outsourcing), khususnya di BUMN.
6. Sahkan RUU PRT dan Revisi UU Perlindungan TKI.
7. Cabut UU Ormas dan ganti dengan RUU Perkumpulan.
8. Angkat Pegawai dan guru Honorer menjadi PNS, serta subsidi Rp1 Juta per orang/per bulan dari APBN untuk Guru Honorer.
9. Sediakan transportasi publik dan perumahan murah untuk buruh.
10. Jalankan Wajib belajar 12 Tahun dan bea siswa untuk anak Buruh hingga Perguruan Tinggi.

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/433460/kspi-prabowo-sudah-teken-10-tuntutan-buruh

Sabtu, 12 April 2014

Briefing Rencana Aksi Mogok Kerja dan Unjuk Rasa


Ribuan pekerja dari berbagai serikat pekerja dan federasi/konfederasi akan tergabung dalam SPM bersama FSPEK KASBI untuk menggelar aksi Mogok Kerja (MoKer) dan juga Unjuk Rasa (UnRas) di dalam area perusahaan PT. Indorama Polyester Industries Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 16 April s/d 15 Mei 2014, akibat gagalnya perundingan dengan pengusaha. Para buruh menuntut perusahaan agar memenuhi tuntutan yang telah diajukan kepada pengusaha dalam bentuk proposal kenaikan upah 2014. 

Serikat Pekerja menuntut sistem pengupahan yang adil meliputi jumlah nominal kenaikan upah yang sama antar kelompok jabatan, tunjangan masa kerja, kenaikan tunjangan jabatan, pembagi premi hadir menjadi 21, kenaikan tunjangan transport, PPH 21 ditanggung pengusaha dan juga mutasikan pemimpin-pemimpin zhalim laknatullah alaih yang telah nyata-nyata merugikan perusahaan dan juga karyawan.

Rencana mogok kerja ini harus diwaspadai dari adanya penyusup, pemfitnah dan intimidasi dimana muncul kampanye hitam agar pekerja tidak mengikuti mogok kerja, dan penyebaran TNI, Polisi serta Ormas di lingkungan perusahaan.

Oleh karena itu segenap buruh bersatu kita berjuang bersama-sama untuk menuntut keadilan demi terwujudnya kesejahteraan kita semua dan juga keluarga, untuk itu siapkan fisik dan mental kita agar tanggal 16 April dapat berjalan dengan maksimal.

Hidup Buruh...!!!

Video moker dan unras tgl. 16 April 2014 full video durasi sekitar 43 menit telah bisa di download/lihat di link: http://www.youtube.com/watch?v=0aHckEA19H0

Minggu, 09 Maret 2014

Serikat Pekerja Sejati Selalu Melawan Union Busting


Union busting atau pemberangusan serikat buruh adalah suatu praktik dimana perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghentikan aktivitas serikat buruh di wilayah perusahaannya. Upaya perusahaan dan pengusaha ini memiliki bentuk yang bermacam-macam dengan menggunakan berbagai macam cara dan alasan. Pada saat ini, jika praktik union busting semakin meningkat itu tak lain karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh pejabat atau instansi yang seharusnya menjaga dan mengawasi pelaksanaan hak berserikat bagi buruh yang dijamin konstitusi dan undang-undang.

Secara umum, union busting memiliki dua bentuk dasar. Pertama, perusahaan dan pengusaha berupaya mencegah buruhnya untuk membangun atau bergabung dengan serikat buruh. Tindakan ini dilakukan agar perusahaan itu bebas melakukan eksploitasi tanpa adanya kontrol dari serikat buruh. Kedua, adalah berusaha melemahkan kekuatan serikat buruh yang telah ada. Sanksi perusahaan bagi pengurus dan anggota, intimidasi dan tindakan diskriminatif adalah hal umum yang dilakukan untuk melemahkan serikat buruh.

Mengenali Pola Union Busting

1. Keterlibatan negara
a. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat BuruhUndang-undang ini sengaja dilabeli secara berbeda: serikat pekerja dan serikat buruh. Tujuannya adalah untuk mengkotak-kotakkan antara pekerja dan buruh. Kemudahan untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh dengan jumlah minimal 10 orang. Pada praktiknya, kemudahan membentuk serikat menjadi jalan untuk menciptakan serikat tandingan.

b. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Undang-undang ini memuat satu klausul khusus tentang perselisihan antar serikat, sehingga membuka peluang bagi pengusaha untuk menciptakan serikat tandingan. Kerap terjadi serikat ini diadu domba sehingga serikat akan berkonsentrasi dalam perselisihan antar serikat ketimbang fokus pada perjuangan organisasi.

2. Menghalang-halangi buruh untuk bergabung di dalam serikat
Sering ditemui manajemen melarang buruhnya untuk bergabung di dalam serikat. Selalu dipropagandakan, serikat tukang menuntut, membuat hubungan kerja tidak harmonis, dan lain sebagianya. Intinya mereka mau bilang serikat buruh adalah perongrong perusahaan.

3. Mengintimidasi
Jika penghalang-halangan tidak berhasil, upaya lanjutan yang sering dilakukan adalah mengintimidasi atau menakut-nakuti buruh. Saat bergabung dalam serikat, buruh diancam tidak mendapatkan promosi, tidak naik gaji, tidak mendapatkan bonus, tunjangan, tidak naik pangkat, diputus kontrak kerjanya, dan lain sebagainya. Bahkan dijumpai pula ada perusahaan yang menggunakan aparat kepolisian untuk menakut-nakuti pekerjanya di bagian security agar tidak bergabung menjadi anggota serikat.

4. Memutasi pengurus atau anggota serikat
Untuk memecah kekuatan serikat, sering pula dilakukan tindakan mutasi atau pemindahan kerja secara sepihak. Kasus semacam ini umumnya dilakukan ketika serikat sedang memperjuangkan hak-hak buruh. Tidak tanggung-tanggung, kadang mutasi dilakukan hingga ke luar pulau. Tujuannya jelas, selain untuk melemahkan serikat juga untuk menghancurkan mental buruh, karena ia juga akan jauh dengan keluarganya.

5. Surat Peringatan
Surat peringatan tergolong sebagai katagori sanksi ringan. Tujuannya agar aktivis serikat tidak lagi bergiat dalam membela kepentingan anggotanya. Jika surat peringatan diabaikan, biasanya pengusaha akan meningkatkan sanksinya menjadi skorsing dan bahkan kemudian PHK. Atau diberlakukan mekanisme Surat Peringatan Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 yang berujung pada PHK.

6. Skorsing
Skorsing kerap diberikan kepada aktivis sebagai peringatan atas kegiatan serikat yang dijalankannya. Jika skorsing diabaikan, lazimnya pengusaha akan meningkatkan sanksinya menjadi PHK.

7. Memutus Hubungan Kerja
Ini cara lama tapi masih menjadi tren hingga sekarang. Anggota serikat yang sering menjadi korban dari modus ini adalah yang berstatus buruh kontrak . Dengan risiko hukum kecil dan biaya murah (tidak perlu mengeluarkan pesangon besar), tindakan ini kerap dijadikan pilihan favorit pihak manajemen. Dampaknya, buruh lainnya tidak berani lagi untuk bergabung dalam serikat dan lambat-laun serikat pun menjadi gembos.

8. Membentuk Serikat Boneka
Upaya ini dilakukan untuk menandingi keberadaan serikat buruh sejati. Tujuannya agar buruh menjadi bingung, mau memilih serikat yang mana. Serikat boneka ini umumnya dikendalikan penuh oleh manajemen, termasuk orang-orang yang menjadi pengurusnya. Cara mengenali serikat model ini sangat gampang. Biasanya mereka mendapatkan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, sementara serikat sejati selalu dihambat saat akan melakukan aktivitas. Tak terkecuali tidak mendapatkan izin untuk melakukan rapat di kantor. Pada beberapa kasus, serikat tandingan hanya dibentuk untuk menghancurkan serikat yang ada. Setelah serikat tandingan selesai merekrut anggota kemudian pengurusnya akan meninggalkan organisasi. Anggota yang ada di serikat tandingan ditinggalkan begitu saja dan kebingungan menentukan arah. Sementara serikat yang lama bisa jadi sudah mati suri ditinggalkan anggotanya.

9. Membentuk pengurus tandingan dalam serikat yang sama
Melakukan kudeta atas kepengurusan yang sah menjadi jalan untuk menggembosi serikat daripada membentuk serikat tandingan. Pada umumnya upaya kudeta diawali dengan sebuah pencitraan negatif tentang figur ketua atau pengurus yang dilakukan secara intens dan terstruktur sehingga anggota percaya terhadap pencitraan tersebut. Setelah itu direkayasa agar anggota meminta sebuah musyawarah luar biasa untuk mengganti ketua dengan ketua yang baru. Setelah sang ketua baru terpilih, pada umumnya tidak banyak yang dia lakukan karena misinya adalah mengganti ketua yang lama. Upaya kudeta bisa juga digagalkan jika sistem organisasi sudah berjalan dengan baik. Pengurus yang tersisa dengan dibantu oleh pengurus cabang/PUK lainnya dapat melakukan perlawanan, antara lain dengan cara memproses kudeta yang dilakukan ke kantor Disnaker setempat sehingga muncul fatwa tentang ketua yang sah.

10. Menolak diajak berunding PKB
Saat diajak berunding, pengusaha berdalih macam-macam. Kadang pengusaha beralasan mau mengecek dulu apakah anggota serikat sudah memenuhi syarat 50%+1 dari total karyawan, kadang malah tidak mau berunding karena di dalam perusahaan terdapat dua serikat buruh. Padahal kita tahu serikat yang satu adalah serikat boneka yang selalu membeo kepada pengusaha. Semua itu bertujuan agar buruh tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

11. Tidak mengakui adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah salah satu alat dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan bermartabat. Bagi serikat, PKB adalah goal dari perjuangan membela hak dan kepentingan anggota. Langkah Pengusaha mengabaikan PKB dimaksudkan untuk meniadakan peranan serikat. Pada beberapa kasus, pengusaha melakukan penggantian PKB dengan Peraturan Perusahaan (PP) secara sepihak walaupun di perusahaan tersebut masih ada serikat buruh yang sah. Secara hukum langkah Pengusaha tersebut merupakan pelanggaran Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

12. Membuat peraturan perusahaan sepihak
Walaupun sudah ada serikat pekerja tapi tidak diakui keberadaannya. Bahkan, kalau perlu pengusaha membuat pernyataan palsu kepada Dinas Tenaga Kerja bahwa di perusahaannya tidak terdapat serikat buruh sehingga dengan demikian peraturan perusahaan pun langsung disahkan dan diberlakukan.

13. Tidak memberikan pekerjaan
Salah satu upaya untuk meneror aktivis serikat secara mental adalah tidak memberi pekerjaan. Tetapi buruh ybs. harus tetap datang ke kantor dan mengisi daftar absensi. Memang upahnya selaku buruh tetap dibayarkan, namun hal ini tentunya menimbulkan konflik pribadi dirinya dengan sesama buruh. Seringkali aktivis serikat menjadi merasa terkucil karena kawan-kawan di lingkungannya sibuk bekerja sementara ia hanya duduk diam. Cara ini lazimnya digunakan untuk membuat aktivis serikat merasa frustasi sehingga tanpa diminta dia akan berhenti/mengundurkan diri.

14. Mengurangi hak/kesempatan
Salah satu pola yang juga sering diterapkan adalah tidak memberikan hak-hak kedinasan kepada buruh yang menjadi pengurus atau aktivis serikat. Jika ada 2 orang yang posisi pekerjaannya sama, seringkali buruh yang menjadi pengurus/aktivis serikat tidak menerima hak/tunjangan kedinasan yang diperoleh buruh lainnya yang tidak menjadi pengurus serikat. Pengusaha kemudian membuat aturan khusus yang merupakan pembenar kenapa posisi pekerjaan buruh yang pengurus serikat tidak mendapat tunjangan seperti posisi lainnya yang setara dengannya.

15. Promosingkir
Karena pada dasarnya buruh bekerja untuk mencapai karir terbaik, Pengusaha memberikan kesempatan promosi pada posisi terbaik kepada pengurus serikat sebagai iming-iming. Umumnya pengurus atau aktivis yang mendapatkan promosi mendadak dengan fasilitas yang menggiurkan merasa tidak enak hati mendapat promosi dari pengusaha sehingga diharapkan daya juangnya menurun..

16. Kriminalisasi
Dalam menjalankan kegiatan serikat pekerja, sering ditemukan kasus dimana pengurus atau aktivis serikat dilaporkan Pengusaha kepada Kepolisian. Pasal-pasal yang kerap dituduhkan pada pengurus serikat adalah ”pasal karet/pasal sampah dalam KUHP” antara lain pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah. Kasus ini diperparah dengan belum adanya unit khusus di Kepolisian yang menangani masalah perburuhan. Sehingga penyelesaian masalahnya bergantung pada penyidik pada direktorat/unit yang menangani.

17. Mengadu domba buruh
Buruh mudah sekali diadu domba satu sama lain. Pengusaha melemparkan berbagai isu mulai dari isu kesejahteraan hingga black campaign yang mengesankan bahwa serikat telah dibawa ke arah yang salah, sehingga buruh mengalami kebingungan. Dari kondisi ini diharapkan muncul suatu kondisi ketakutan yaitu takut terbawa-bawa dan rasa apatis untuk tidak lagi berjuang melalui organisasinya.

18. Doktrin anti serikat dipelajari juga khusus oleh Pengusaha
Bukan hanya buruh yang bersatu. Pengusaha juga bersatu melalui berbagai forum. Untuk pengusaha swasta kita mengenal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sementara untuk direksi BUMN saat ini muncul Forum Komunikasi Direksi BUMN. Jika buruh bersatu untuk memikirkan berbagai strategi mendapatkan hak anggotanya maka pengusaha pun pada umumnya memikirkan strategi apa yang tepat untuk menghancurkan serikat di perusahaannya. Keberadaan serikat yang kuat menjadi ancaman bagi pengusaha karena buruh tidak mudah lagi dibohongi dan ditindas. Melihat maraknya praktik union busting yang menimpa berbagai serikat serta adanya kesamaan jenis union busting yang diterapkan, bukan tidak mungkin saat ini pengusaha mempelajari secara khusus strategi union busting. Ditambah dengan kemudahan fasilitas, pengusaha tidak mengalami kesulitan untuk menggelar berbagai pertemuan.

19. Menyewa preman untuk meneror
Upaya intimidasi terhadap pengurus tidak berhenti sampai dengan PHK, skorsing, surat peringatan, kriminalisasi, tidak dipekerjakan atau pengurangan hak. Pada tingkatan yang lebih ekstrem, penindasan terhadap aktivis serikat bisa juga berupa pelibatan preman untuk melakukan kekerasan fisik. Hal ini dimaksudkan untuk membuat pengurus atau aktivis serikat jera dan tidak lagi bergiat dalam kegiatan serikat. Dalam sidang di PHI misalnya, pernah ada pengusaha yang membawa tukang pukul untuk menakuti-nakuti buruh yang berperkara.

20. Serikat yang ada merupakan yellow union, ketika buruh membentuk serikat baru, pengusaha tidak mau mengakui keberadaan serikat baru
Pada kasus tertentu, serikat yang sudah terbentuk merupakan yellow union yaitu serikat yang tidak berpihak pada hak dan kepentingan buruh dan cenderung berpihak kepada Pengusaha. Kemudian buruh yang lain, menyadari hal tersebut dan membentuk serikat baru yang berorientasi pada hak dan kepentingan buruh. Namun pengusaha menisbikan keberadaan serikat tersebut dengan jalan tidak mengakui keberadaannya.

21. Politisasi
Pengusaha bisa saja melibatkan partai politik untuk membungkam gerakan buruh. Tidak jarang dengan mengatasnamakan partai politik tertentu sebagai “beking” dimaksudkan untuk membuat buruh takut.

22. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Privatisasi BUMN menjadi salah satu upaya untuk menggembosi serikat karena melalui cara ini bisa jadi terjadi perubahan kepemilikan perusahaan. Dengan demikian, patut diwaspadai apakah pemilik baru tetap akan peduli dengan adanya serikat. Belum lagi adanya ancaman perubahan status pegawai dari pegawai tetap menjadi kontrak/outsorcing yang akan melemahkan serikat.

23. Pengurus serikat diikutkan dalam pelatihan khusus (seperti Lemhanas) untuk diberikan doktrin khusus
Ada kasus tertentu dimana ketua atau pengurus serikat diikutkan oleh pengusaha dalam pelatihan khusus, seperti Lemhanas, dengan maksud untuk memberi doktrin khusus agar mengalami dis-orientasi terhadap perjuangan serikat.

24. Lempar tanggung jawab antara Menteri Tenaga Kerja dan Menteri BUMN
Pada serikat BUMN, kerap terjadi pembiaran atas kasus-kasus ketenagakerjaan oleh Menteri BUMN. Kalau pun Menteri Tenaga Kerja peduli, tetap saja penyelesaian masalahnya bergantung pada Menteri BUMN.

25. Perubahan status dari buruh tetap menjadi buruh kontrak/outsorcing
Dalam perkembangan terkini, sistem kerja kontrak dan outsourcing juga menjadi cara untuk memberangus serikat buruh. Perubahan status kerja ini menjadikan seorang buruh memiliki kesulitan untuk berorganisasi karena hubungan kerja menjadi bersifat hubungan individual dan bukan lagi hubungan kolektif. Kondisi ini pada akhirnya melemahkan buruh dan serikat buruh.

Mengapa melakukan union busting?

Alasan mendasar mengapa perusahaan dan pengusaha melakukan union busting adalah karena mereka menganggap serikat bisa berpengaruh buruk bagi kelangsungan bisnis. Tuntutan serikat akan upah yang layak, kondisi dan keselamatan kerja yang sehat, dan peningkatan kesejahteraan bagi buruh merupakan hal yang merugikan bagi perusahaan karena perusahaan tidak lagi dapat mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan buruh. Pendeknya, keberadaan serikat buruh mengganggu keleluasaan perusahaan dan pengusaha untuk membayar upah kaum buruh semurah-murahnya dan menelantarkan nasib kaum buruh.

Di Indonesia, sejak disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh setiap tindakan yang dapat dikategorikan sebagai union busting adalah merupakan tindak pidana yang dapat dihukum. Pasal 43 dalam undang-undang ini menyatakan:
Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Cara melawan Union Busting

Kebebasan berserikat adalah perubahan yang paling signifikan dalam tonggak sejarah perjuangan serikat buruh di Indonesia. Melalui ratifikasi Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi pada 9 Juni 1998, jaminan kepada buruh akan kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi, demi kemajuan dan kepastian dari kepentingan-kepentingan pekerjaan mereka, tanpa sedikitpun ada keterlibatan negara dilindungi secara internasional. Jaminan kebebasan ini meliputi:
Kebebasan mendirikan organisasi tanpa harus meminta persetujuan dari institusi publik yang ada, tidak adanya larangan untuk mendirikan lebih dari satu organisasi di satu perusahaan, atau institusi publik, atau berdasarkan pekerjaan, atau cabang-cabang dan kegiatan tertentu ataupun serikat pekerja nasional untuk tiap sektor yang ada. Kebebasan untuk bergabung dengan organisasi yang diinginkan tanpa mengajukan permohonan terlebih dahulu. Kebebasan mengembangkan hak-hak di atas tanpa pengecualian apapun, dikarenakan pekerjaan, jenis kelamin, suku, kepercayaan, kebangsaan dan keyakinan politik.

Konvensi ILO No. 87 ini juga menjamin perlindungan bagi serikat buruh untuk:
Bebas menjalankan fungsi organisasi, termasuk untuk melakukan negosiasi dan perlindungan akan kepentingan-kepentingan pekerja. Menjalankan AD/ART dan aturan lainnya, memilih perwakilan mereka, mengatur dan melaksanakan berbagai program aktivitasnya. Mandiri secara finansial dan memiliki perlindungan atas aset-aset dan kepemilikan mereka. Bebas dari ancaman pemecatan dan skorsing tanpa proses hukum yang jelas atau mendapatkan kesempatan untuk mengadukan ke badan hukum yang independen dan tidak berpihak. Bebas mendirikan dan bergabung dengan federasi ataupun konfederasi sesuai dengan pilihan mereka, bebas pula untuk berafiliasi dengan organisasi pekerja internasional. Bersamaan dengan itu, kebebasan yang dimiliki federasi dan konfederasi ini juga dilindungi, sama halnya dengan jaminan yang diberikan kepada organisasi pekerja.

Dengan adanya jaminan hukum yang diberikan oleh UU No 21/2000 dan Konvensi ILO No. 87 harusnya praktik union busting sudah lenyap dari bumi Indonesia. Namun, pada kenyataannya hal yang sebaliknya justru terjadi. Praktik union busting semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan. Mengapa hal ini terjadi?

Pembiaran dan keberpihakan pada pengusaha merupakan kata kunci untuk menjawab mengapa union busting masih terus terjadi. Pembiaran dan keberpihakan pada pengusaha ini dilakukan oleh negara melalui berbagai institusinya. Institusi tersebut diantaranya adalah:

Presiden. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden seharusnya mengupayakan agar seluruh aparat pemerintahannya melaksanakan amanat undang-undang dan menegakkan hak konsitusional kaum buruh untuk berserikat dan memperoleh kesejahteraan.

Mahkamah Agung. Insitusi ini cenderung lamban dan tidak memiliki keberpihakan pada kaum buruh. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyak kasus union busting dan kriminalisasi kaum buruh yang menumpuk dan tak terselesaikan hingga hari ini dan kalau pun terselesaikan, lebih banyak kaum buruh yang dikalahkan.
DPR. Dewan terhormat yang harusnya menjadi pengemban amanat rakyat cenderung lalai dalam melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang dan mendengar aspirasi kaum buruh.

Depnakertrans. Sebagai institusi yang melakukan pengawasan, Depnakertrans cenderung lalai melakukan tugas pengawasannya dan tidak bersikap pro-aktif dalam mengupayakan penghentikan praktik union busting di Indonesia.

Kepolisian. Kepolisian yang seharusnya menjadi ujung tombak penegakan hukum apabila terjadi kasus union busting cenderung bergerak lamban dan tutup mata terhadap kasus-kasus union busting.

Upaya yang harus dilakukan oleh kaum buruh untuk menegakkan kebebasan berserikat tidak lain adalah dengan melakukan desakan pada institusi-institusi tersebut di atas. Berkumpul, berdiskusi, menggalang persatuan kaum buruh, melakukan aksi, demonstrasi dan pemogokan adalah jalan yang harus dilakukan oleh kaum buruh untuk merebut kembali hak dan kebebasan yang selama ini telah dinjak-injak oleh perusahaan dan pengusaha. Ayo gabung, berbaris bersama dalam lautan massa kaum buruh untuk melawan union busting! Lawan Union busting sekarang juga!

Lawan Union Busting atau Pemberangusan Serikat Pekerja/Buruh!

Penjarakan Pelaku Union Busting!

Sumber: http://spsionline.blogspot.com

Kamis, 09 Januari 2014

Tips dan Trik Negoisasi Serikat Pekerja



Bernegosisasi dalam serikat pekerja adalah pekerjaan pokok, selain bernegosiasi tentang kasus-kasus yang terjadi, negosiasi diperlukan dalam hal merundingkan peraturan-peraturan yang dipakai perusahaan yang menyangkut hajat hidup pekerja/karyawan/buruh, antara lain peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama (KKB) atau perjanjian kerja bersama (PKB), negosiasi terjadi apabila ada ketidaksamaan persepsi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Negosiasi adalah suatu upaya atau proses yang sistematis dengan menggunakan data, informasi dan kekuatan untuk mempengaruhi tingkah laku kedalam suatu jaringan yang penuh dengan tekanan.

Tujuan negosiasi adalah memenangkan atau mendapatkan solusi yang paling menguntungkan salah satu pihak yang berunding dengan penuh perdamaian.

Pola-pola negosiasi:
Win-Lose Solution (Solusi Menang Kalah)
Ini jika semua tuntutan serikat pekerja gol 100 % dan tidak menelan “korban”.
Win-Win Solution (Solusi Menang Menang)
Semua pihak merasa menang, tuntutan dan keinginan dari kedua belah pihak dapat terakomodir.
Lose–Win Solution (Solusi Kalah Menang)
Tuntutan serikat pekerja kandas, sementara pihak lain menang.
Selain kandas juga menelan “korban” baik itu intimidasi, skorsing bahkan PHK.
Lose–Lose Solution (Solusi Kalah Kalah)
Kedua belah pihak merasa kalah dan kedua belah pihak merugi, misalnya negosiasi ini berakhir dengan kericuhan atau unjuk rasa besar, perusahaan berhenti beroperasi, pihak serikat pekerja banyak yang di PHK.

Ada beberapa hal yang menjadi acuan bernegosiasi antara lain:
Persiapan/Perencanaan
Yang harus dimatangkan oleh serikat pekerja dalam tahap ini adalah:
• Siapa yang akan ditunjuk untuk melakukan perundingan
• Membuatkan surat kuasa organisasi bagi yang ditunjuk
• Menyiapkan akomodasi dan biaya
• Menyiapkan materi yang akan dirundingkan (materi harus terlebih dahulu dirundingkan di internal organisasi)
• Membuat skala prioritas dan menganalisa kadar tuntutan
• Menyusun rencana tindakan dengan menganalisis: Siapa yang akan dilawan? Berapa lama waktunya? Dimana tempatnya? Bagaimana mengantisipasi jika perundingan deadlock?dll

Aturan Dasar/Prosedur Nego
• Siapa yang bicara
• Apa yang menjadi aturan tentang resiko perundingan
• Aturan tentang tata tertib perundingan
• Bicarakan tuntutan, cari kesamaan persepsi dengan lawan berunding, bila ada yang tidak sama baru bernegosiasi.

Ekspalanasi/Pembenaran
• Jelaskan latar belakang tuntutan (argument tuntutan)

Bargaining/Tawar Menawar
• Upayakan tuntutan secara total
• Atau cari win-win solution.
• Stop atau break dulu bernegosiasi bila emosi sudah tidak terkendali, atau mendapat tekanan yang luar biasa.

Kesepakatan
Bila teknik nego tidak dapat dilaksanakan atau gagal maka lakukan upaya lobbying, arbitrase, mediasi, atau upaya penyampaian aspirasi dan konsultasi ke DPR baik sendiri maupun bantuan LSM yang peduli.

Faktor penghambat Negosisi:
• Menilai kepribadian lawan
• Perbedaan jenis kelamin
• Sifat pribadi perunding

Ekses Negosiasi bagi Serikat pekerja:
• Intimidasi
• Pengucilan
• Skorsing, mutasi, demosi, bahkan PHK

Sekian semoga bermanfaat,
Salam Kang Deni

Jumat, 13 Desember 2013

Kemenangan Gugatan SPM PT. IPII atas Tergugat Pengusaha PT. IPII



SPM PT. IPII yang dipimpin oleh Bapak Benih dan Achmad Saepurrahman, S.H. selaku Kuasa Hukum dan Advokasi SPM atas penggugat sdr. Roni Raharto dan sdr. Usi Rusamsi melawan Tergugat Pengusaha PT. IPII yang diwakili oleh Bpk. Reynaldi selaku kuasa hukum. Ucapan syukur mewarnai putusan ketua majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung. Ketika itu, putusan Ketua majelis hakim DR. Syahrul Mahfud, S.H., M.H., menyatakan gugatan SPM PT. IPII menang dalam persidangan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, agenda persidangan adalah membacakan putusan terkait kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sdr. Roni Raharto dan sdr. Usi Rusamsi. Pada putusannya, hakim menyatakan, Tergugat harus harus membayar gaji penggugat yang besarnya lebih besar dari anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karawang.

Alhamdulillah dengan kemenangan putusan tersebut ini menjadi bukti bahwa SPM mampu beracara di persidangan PHI pada PN Bandung dan ini menjadi pukulan telak bagi para pembuat kezhaliman yang terjadi selama ini di PT. IPII.

Salam,
Kang Deni Mulyadi, S.Kom
 

Blogroll